Rully Aviarti Sari Pengarang Ir. Ridwan Lutfiadi, M.T Dosen Pembimbing 1 R. Hendri Darusman, MBA Dosen Pembimbing 2 Yusril, S.E., Ak., M.M Ketua Penguji Ali Mutaufiq, S.E., M.M Penguji 1 Novi Lestari, SE., ME Penguji 2

Penelitian ini dilatar belakangi adanya target penerimaan negara yang setiap tahun meningkat, sementara kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah dan di sisi lain juga masih terdapat beberapa harta Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah NKRI. Hal ini menyebakan pemerintah berupaya membuat kebijakan baru Tax Amnesty Jilid II sebagai kelanjutan dari Tax Amnesty Jilid I dan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh Tax Amnesty Jilid II terhadap Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jawa Barat I. (2) untuk mengetahui pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% terhadap Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jawa Barat I. (3) untuk mengetahui pengaruh Tax Amnesty Jilid II dan Kenaikan Tarif PPN 11% secara simultan terhadap penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Barat I. Data yang digunakan berdasarkan sifatnya adalah data kuantitif, berdasarkan cara memperoleh sumber datanya adalah data sekunder yang didapat dari laporan penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Barat I. Populasi penelitian ini adalah Laporan Penerimaan Pajak tahun 2021 dan 2022. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 bulan yaitu Juli-Desember 2021 dan bulan Januari-Juni 2022. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan bantuan software SPPS ver29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax Amnesty Jilid II secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Barat I. Kenaikan tarif PPN 11% secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Barat I. Tax Amnesty Jilid II dan kenaikan tarif PPN 11% secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Kanwil DJP Jawa Barat I.